Pada dasarnya, sektor publik dan swasta memiliki beberapa kesamaan secara garis besar. Hanya saja, beberapa poin seperti ruang lingkup dan pola pertanggungjawaban nya bisa lebih luas sektor publik. Atau, sebagai perbedaan lagi, orientasi keduanya relatif berbeda. Hal-hal yang sama antara sektor publik dan swasta bisa kita lihat dari segi fungsi manajemen. Manajemen bukan hanya hal yang hanya bisa digunakan oleh sektor swasta saja. Maka dari itu, kali ini akan dibahas tentang Manajemen Sektor Publik dan Sistem Pengendaliannya yang diterapkan di Indonesia.
(Baca Juga: Fungsi Sistem Informasi Akuntansi)
Apa Itu Manajemen Sektor Publik?
Mungkin membingungkan, bagaimana publik bisa menjadi obyek untuk dikelola sehingga terciptalah Manajemen Sektor Publik? Sekalipun organisasi tersebut merupakan organisasi pemerintahan, organisasi tersebut tetap membutuhkan fungsi pengendalian selayaknya yang dilakukan tingkat manajerial pada perusahaan swasta. Beberapa aktivitas dalam manajemen sektor publik pun relatif sama dengan yang digunakan pada organisasi swasta, antara lain: perencanaan, koordinasi berbagai bidang dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang agar bekerja sesuai tujuan organisasi, fungsi pengendalian, bahkan sampai pada penilaian kerja.
Baca Juga:
Kehadiran manajemen sektor publik ini adalah sebagai pihak yang bertugas mengendalikan dan mengawasi organisasi agar mencapai tujuan dan menghindarkannya dari kesalahan atau kegagalan. Tentu saja, kegagalan itu bisa terjadi karena fungsi manajemen itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Entah cacat pada satu fungsi atau mungkin secara keseluruhannya sudah salah. Sekilas sama bukan dengan manajemen perusahaan swasta?
Baca Juga:
Pengendalian manajemen sektor publik yang ada di Indonesia ini diterapkan dalam beberapa kelompok, di antaranya:
1. Pengendalian Preventif.
Sesuai dengan namanya, pengendalian ini dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam bentuk program-program kerja yang harus diselesaikan dan mencapai tujuan-tujuan jangka pendek yang dicanangkan. Perencanaan yang detil akan sangat membantu organisasi beroperasi dengan minim kesalahan dan hal ini tentu saja berdampak pada efektivitas serta efisiensi kerja. (Baca Juga: Laporan Keuangan Perusahaan Dagang)
2. Pengendalian Operasional.
Tipe pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Alat pengawasan pada tipe pengendalian ini adalah anggaran yang dibuat di awal tahun kerja untuk setiap program kerja yang dibuat. Anggaran dana ini akan menjadi alat yang menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian.
3. Pengendalian Kinerja.
Jika program kerja sudah diselesaikan atau organisasi telah mencapai tahun akhir kerja, maka manajemen melakukan tipe pengendalian ketiga yaitu pengendalian kinerja melalui penilaian program kerja dan bagaimana kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut. Evaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standar nya. (Baca Juga: Sistem Akuntansi Biaya).
Struktur Pengendalian Manajemen dan Pusat-pusat Pertanggungjawaban
Sebuah organisasi tidak akan berjalan baik ketika tidak didukung dengan struktur yang baik. Begitu pun dengan sistem manajemen sektor publik. Pengendalian ini harus terstruktur ketika organisasi mengharapkan kinerja yang optimal. Jangan sampai pengendalian tersebut hancur karena semua orang ingin mengurusi hal yang bukan porsi tanggung jawabnya. (Baca Juga: Sistem Akuntansi Biaya Perusahaan)
Struktur pengendalian manajemen ini bisa kita lihat dalam bentuk struktur Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban atau Responsibility Center merupakan unit dalam organisasi yang mengemban tanggung jawab terhadap aktivitas bidang tersebut sehingga menciptakan hubungan yang baik dan optimal di antara sumber daya dengan output yang dihasilkan. Nantinya, hal ini juga akan dikaitkan dengan target kinerja. (Baca Juga: Perkembangan Akuntansi)
Setidaknya ada empat Pusat Pertanggungjawaban yang dikenal dan banyak dibentuk. Empat Pusat Pertanggungjawaban tersebut antara lain: Pusat Biaya (Expense Center), Pusat Pendapatan (Revenue Center), Pusat Laba (Profit Center), dan Pusat Investasi (Investment Center). Pusat Pertanggungjawaban ini juga memiliki serangkaian tujuan lain yang menjelaskan mengapa penting untuk dibentuk. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:
- Sebagai dasar perencanaan, kontrol, sampai dengan penilaian kerja manajer dan unit organisasi yang dipimpin.
- Mempermudah organisasi menjalankan program kerja dan mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.
- Sebagai fasilitator terbentuknya goal congruence.
- Menjalankan fungsi desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan tugas pada unit-unit yang diketahui memiliki kompetensi sehingga akan mengurangi beban kerja manajer atas.
- Memberikan dukungan sehingga terciptalah daya inovasi dan kreativitas para bawahan.
- Alat pelaksanaan strategi organisasi secara efisien juga efektif.
- Alat pengendali anggaran organisasi.
Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Bagaimana Manajemen Sektor Publik melakukan proses pengendalian? Komunikasi secara formal dan informal menjadi caranya. Jika dilihat dari sisi informasi, pengendalian ini bisa dengan komunikasi diskusi, rapat, dan hal-hal semacamnya. Sementara dari sisi formal, pengendalian ini melalui serangkaian tahap, yaitu perumusan strategi, perencanaan, pembuatan anggaran, menjalankan dan menyelesaikan program kerja sesuai strategi, dan terakhir adalah evaluasi kinerja. (Baca Juga: Fungsi Akuntansi Biaya)
1. Perumusan Strategi
Fase ini merupakan waktu saat organisasi melakukan penentuan terhadap visi,misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab manajemen puncak. Jika di organisasi pemerintahan, proses perumusan strategi akan dilakukan oleh Dewan Legislatif. Hasil perumusan tersebut adalah GBHN yang kemudian menjadi acuan para eksekutif untuk bekerja dan mengambil segala keputusan terkait.
2. Perencanaan Strategi
Tahap selanjutnya adalah perencanaan yang merupkaan proses pemantauan terhadap berbagai program kerja, aktivitas organisasi, atau proyek-proyek yang dijalankan. Sepintas sama dengan perumusan strategi, namun tahap perencanaan strategi ini adalah proses dalam menentukan tindakan implementasi terhadap strategi yang dibuat pada tahap sebelumnya. Hasilnya bisa berupa rencana strategik.
3. Penganggaran
Tahap ketiga merupakan tahap yang cukup krusial. Penganggaran merupakan tahap dimana perencanaan secara keuangan terhadap segala program kerja atau aktivitas organisasi dibuat. Meskipun kelihatannya sesederhana membuat anggaran program, namun pengaruh politik yang kental dalam organisasi pemerintahan akan membuat tahap ini menjadi salah satu tahap yang rawan dilalui secara bersih. (Baca Juga: Pengertian Akuntansi)
4. Operasional
Pada tahap operasional, tingkat manajemen hanya melakukan pengawasan berjalannya acara sesuai dengan rencana. Ibarat sebuah acara, operasional adalah Hari-H program kerja yang dirumuskan, direncanakan, dan dianggarkan sebelumnya.
5. Evaluasi Kinerja
Tahap terakhir ini adalah tahap yang menilai kinerja operasional. Penilaian tersebut bisa dengan membandingkan hasil kinerja dengan poin-poin yang semestinya dicapai atau mungkin dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini juga bisa menjadi standar untuk melakukan program kerja di tahun kerja mendatang.