Pengertian manajemen akuntansi sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi berupa proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis dan membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya dalam pengambilan sebuah keputusan sesuai tujuan akuntansi sektor publik. Untuk lebih memahami tentang karakteristik akuntansi sektor publik, berikut ini 3 soal dan jawaban yang bisa dipelajari.
1. Hubungan apa yang terjadi antara akuntansi sektor publik dengan sektor bisnis dan sektor sosial sesuai hakikat akuntansi?
Sektor publik berperan sangat penting bagi suatu negara yang berdampak pada sektor swasta maupun sektor sosial. Kegagalan sektor publik berarti pemerintah telah gagal (Government failure) sehingga terjadi kelumpuhan birokrasi, mafia hukum, kekacauan politik, perang, terorisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengganggu sektor bisnis dan sosial sehingga memicu kondisi kritis suatu bangsa. Agar kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa bisa terwujud maka pembangunan sektor publik harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
2. Apakah yang dimaksud dengan audit kepatuhan? Apakah yang diaudit?
Audit kepatuhan yang menimbulkan manfaat akuntansi adalah sebuah proses yang menentukan kelayakan pihak yang diaudit yaitu telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau belum. Auditor harus memastikan proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan yang berlaku.
Contoh kasusnya berikut ini. Audit Kepatuhan terhadap tahap pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemerintah memilih auditor eksternal untuk mengaudit proses pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Ada dokumen-dokumen legal yang mengatur hal-hal tersebut sehingga auditor harus melakukan observasi dan penelitian tentang kesesuaian standar dari segi budget, pelaksaaan, penempatan, tim dan lainnya sesuai fungsi akuntnasi secara umum.
3. Sebutkan bahaya yang mungkin muncul dari desentralisasi yang tidak ditangani secara baik terutama yang terkait dengan desentralisasi fiskal sesuai prinsip prinsip akuntansi?
Desentralisasi berupa pelimpahan kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah tentunya menguntungkan pemerintah pusat karena pemerintah pusat bisa mengawasi dan mengatur pemerintahan daerah. Untuk desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan komponen desentralisasi di mana pemerintah daerah memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan.
Desentralisasi fiskal berupa transfer kewenangan finansial dan pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber-sumber pemerintah daerah melalui jaminan peminjaman. Pengelolaan yang tidak baik dalam desentralisasi akan menimbulkan masalah baru di dalam pemerintahan daerah. Contoh masalah yang terjadi karena pelimpahan wewenang/kekuasaan dari pusat ke daerah yang berarti semakin berkurangnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga menyebabkan kebocoran-kebocoran dalam penganggaran (APBD).
Maraknya kasus korupsi APBD di tingkat daerah terjadi akibat pengelolaan dana APBD yang tidak efisien/efektif oleh daerah sehingga merugikan masyarakat setempat. Tujuan desentralisasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara efisien sehingga menjadi tidak relevan. Dibutuhkan sebuah persiapan yang matang bagi pemerintah daerah sebelum melaksanakan otonomi daerah yang meliputi penyiapan SDM yang profesional, sistem manajemen yang baik dan perhatian yang lebih terhadap publik melalui penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam memakai sumber daya publik.
3 contoh soal di atas akan memperdalam pemahaman tentang akuntansi sebagai sistem informasi (baca juga: cara membuat laporan keuangan) sektor publik yang tidak hanya tentang perhitungan transaksi tetapi juga penerapannya sesuai dasar dasar akuntansi secara nyata oleh pemerintah sehingga meminimalisasi kemungkinan terjadinya korupsi.