Tujuan Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli

Akuntansi digunakan untuk seluruh tipe badan usaha. Tidak peduli apakah badan usaha itu berorientasi pada profit atau tidak, swasta atau negeri. Contoh perkembangan akuntansi di luar kebutuhan perusahaan bisnis adalah Akuntansi Sektor Publik. Apa itu?

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pengertian istilah ini ada bermacam-macam. Beberapa ahli turut memberikan kontribusi pengertian Akuntansi Sektor Publik – atau dikenal juga dengan istilah Akuntansi Pemerintah. Sebagai contoh, menurut Abdul Hafiz (2006:35), Akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

(Baca Juga: Fungsi Sistem Informasi Akuntansi)

Berbeda halnya dengan Indra Bastian (2007:15) yang mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun dana proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Jika kita boleh tarik garis besar dari pengertian berbagai ahli, Akuntansi Sektor Publik bisa dipahami sebagai serangkaian proses untuk mengumpulkan, mencatat, klasifikasi, melakukan analisis, sampai dengan membuat laporan transaksi untuk organisasi publik.

Laporan tersebut akan menyajikan informasi keuangan yang bisa digunakan pihak terkait sehingga mendukung mereka dalam mengambil keputusan. Sistem akuntansi satu ini digunakan oleh berbagai lembaga publik sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban mereka terhadap publik seturut dengan peningkatan perhatian terhadap praktik akuntansi yang mereka lakukan.(Baca Juga: Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah)

Tidak ada hal yang diciptakan tanpa tujuan akuntansi keuangan, begitu pun dengan Akuntansi Sektor Publik. Jika dilihat dari American Accounting Association (1970), tujuan Akuntansi Sektor Publik tersebut ada 2 :

• Tujuan pertama adalah memberikan informasi agar bisa digunakan untuk pengelolaan secara tepat, efisien, dan bersifat ekonomis suatu operasi dan alokasi sumber daya organisasi. Tujuan pertama ini terkait dengan fungsi pengendalian manajemen.
• Tujuan kedua dari adanya Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai sumber informasi bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab operasi mereka secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya dalam status milik mereka. Hal ini memungkinkan pegawai pemerintah melapor pada publik hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik sehingga terwujudlah tujuan akuntabilitas.

Di Indonesia sendiri, Akuntansi Sektor Publik diciptakan untuk menciptakan kondisi Transparansi, Akuntabilitas Publik, Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis. Kondisi transparan artinya pelaporan tersebut disajikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga menghindarkan spekulasi tertentu yang mungkin terjadi.

Akuntanbilitas publik artinya mewujudkan sebuah konsep etika pertanggungjawaban suatu entitas yang dalam hal ini adalah lembaga publik. Tujuan Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis tak jauh maknanya dari penghematan waktu dan biaya sebagai bentuk kinerja yang optimal dan suatu keunggulan kompetitif.

Mengapa Akuntansi Sektor Publik dianggap penting? Kehadiran Akuntansi Sektor Publik sangat membantu rangkaian laporan khusus untuk kegiatan dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pemerintah. Akuntansi Sektor Publik berperan sebagai pengawas dan alat pelaporan di masa modern ini dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas.

Peranannya yang penting ini juga didukung oleh dasar hukum yang melandasi keberadaan dan penggunaan Akuntansi Sektor Publik serta adanya regulasi-regulasi terkait, seperti UU 1945 Amandemen IV tentang Keuangan Negara, Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fungsi ABPD, UUD Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintahan Daerah, dan masih banyak lagi.

(Baca Juga: Sistem Akuntansi Biaya Perusahaan)

Faktor Pengaruh dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik muncul karena adanya beberapa faktor pendukung yang membentuknya. Faktor pertama adalah Sistem Pemerintahan. Di Indonesia, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi parlementer, Akuntansi Sektor Publik digunakan dengan banyak pengaruh oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang mengalami kondisi check and balances.

Faktor kedua yang memengaruhi adalah Sifat Sumber Daya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hasilnya. Faktor terakhir yang memengaruhi adalah Kondisi Politik yang bisa menimbulkan negoisasi politik di antara lembaga legislatif dan pemerintah. (Baca Juga: Sistem Akuntansi Biaya)

Mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik? Perlu diketahui bahwa Akuntansi Sektor Publik memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta. Sesuai namanya, disiplin ilmu satu ini melingkupi ruang yang merupakan kepentingan bersama.

Akuntansi Manajemen dan Sistem Akuntansi Keuangan mungkin memang digunakan dalam sektor pemerintahan maupun swasta, tetapi Akuntansi Sektor Publik juga melingkupi Perencanaan Keuangan dan Pembangunan, Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan, hingga sampai pada implikasi keuangan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara lembaga pun, sektor publik meliputi banyak lembaga pemerintahan seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan dalam status milik negara, LSM, organisasi politik dan massa, bahkan organisasi nirlaba.

Di sisi lain, Akuntansi Sektor Publik juga hadir dengan tujuan mewujudkan karakteristik Good Governance atau pemerintahan yang baik. Karakteristik ini terdiri dari beberapa hal, di antaranya:

1. Transparancy. Karakter ini mewujudkan adanya kebebasan untuk mendapatkan informasi.
2. Participation. Karakter ini mewujudkan adanya kebebasan berasosiasi, berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif.
3. Consencus Orientation. Karakter ini memiliki orientasi atau tujuan kepada publik.
4. Accountability. Karakter ini mewujudkan pertanggung jawaban yang nyata kepada publik.
5. Equity. Karakter ini mewujudkan persamaan hak kesejahteraan dan keadlian.
6. Rule of Law. Karakter ini mewujudkan hukum yang ditegakkan tanpa memandang bulu.
7. Responsiveness. Karakter ini mewujudkan sikap cepat tanggap terhadap kebutuhan dan pelayanan publik.
8. Strategic Vision. Karakter ini mewujudkan visi dan misi yang jelas.
9. Efficiency and Effectiveness. Karakter ini mewujudkan pengelolaan sumber daya mulai dari pengumpulan sampai penggunaan secara tanggung jawab, efektif, dan efisien.

(Baca Juga: Fungsi Akuntansi Biaya)

Persamaan dan Perbedaannya dengan Akuntansi Sektor Komersial

Apa saja hal-hal yang sama dan berbeda antara Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Komersial? Persamaan keduanya bisa dijelaskan melalui penjabaran sederhana sebagai berikut.

1. Baik sektor publik maupun sektor komersial merupakan dua jenis yang tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan. Keduanya dilandasi dasar hukum meskipun tidak sama sehingga pelaksanaannya tidak lepas atau keluar dari batas-batas hukum yang diperbolehkan.
2. Kedua adalah bagian dari integral sistem ekonomi negara. Kedua sektor ini sama-sama menggunakan sumber daya yang sama untuk sampai pada tujuan organisasi mereka, baik itu organisasi publik atau pemerintahan maupun organisasi swasta.
3. Dilihat dari proses manajemennya, kedua sektor ini memiliki persamaan dari sudut perencanaan, organisasi, sampai dengan pengendalian yang dilakukan manajemen atau setingkat dalam menghasilkan dan menyajikan informasi yang dipastikan relevan.
4. Baik sektor publik dan komersial atau swasta, keduanya dibatasi oleh kelangkaan pada ekonomi, efektif, dan efisien. Inilah mengapa kedua sektor mengandalkan adanya akuntansi.
5. Dalam beberapa hal tertentu, kedua sektor menghasilkan produk yang serupa bahkan sama. Transportasi publik, pendidikan, sampai dengan kesehatan adalah contoh-contoh produk yang bisa termasuk dalam sektor publik maupun komersial.

(Baca Juga: Laporan Keuangan Perusahaan Dagang)

Sementara itu, meski keduanya serupa, namun Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Komersial memiliki beberapa hal yang membedakan keduanya. Perbedaan tersebut bisa dijabarkan secara ringkas melalui poin-poin berikut ini.

1. Tujuan Organisasi. Organisasi publik memiliki orientasi non-profit, berbeda halnya dengan organisasi komersial yang memiliki tujuan mengejar keuntungan atau laba bagi perusahaan mereka.
2. Pola Pertanggungjawaban. Jika organisasi swasta memiliki pola pertanggung jawaban secara vertikal – artinya pertanggung jawaban sebatas ‘atasan dan bawahan’ – maka berbeda halnya dengan organisasi publik yang memiliki pola pertanggung jawaban vertikal dan horizontal.
3. Struktur Organisasi. Sifat rigid dan birokratis begitu erat dengan organisasi publik. Sementara jika kita bandingkan dengan organisasi swasta, bisa saja mereka memiliki budaya organisasi yang lebih fleksibel.
4. Anggaran. Anggaran untuk organisasi sektor swasta jelas tertutup karena itu merupakan rahasia perusahaan. Kalau untuk sektor publik tidak demikian karena prinsip transparansi yang dijunjung.
5. Sumber Pendanaan. Dana yang didapatkan oleh organisasi sektor swasta terdiri dari modal pribadi dan utang. Sementara organisasi sektor publik bisa memanfaatkan sumber yang sama ditambah dengan adanya sumber lain seperti retribusi sebagai sumber pendanaan mereka.

(Baca Juga: Manfaat Akuntansi Manajemen)

Itu dia penjelasan singkat yang perlu Anda ketahui mengenai Akuntansi Sektor Publik. Semoga artikel singkat ini bisa memberikan tambahan informasi bagi Anda yang ingin mengetahui sekilas tentang Akuntansi Sektor Publik, tujuannya, sampai perbedaan dengan Akuntansi Sektor Komersial atau Swasta.