Akuntansi keuangan daerah adalah salah satu dari jenis jenis akuntansi yang melakukan identifikasi dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang terdiri dari kabupaten, kota, atau provinsi menjadi sebuah laporan keuangan yang menjadi informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi daerah. Pihak-pihak eksternal pemda yang membutuhkan informasi keuangan daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, pemerintah pusat, masyarakat dan pihak lainnya yang berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. (Baca: Contoh Soal Akuntansi Sektor Publik)
Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai hakikat akuntansi harus mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1) dan lampiran XXIX butir (11). Peraturan tersebut diperbarui dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang dimuat pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Adapun karakteristik dari akuntansi keuangan daerah hampir sama dengan karakteristik akuntansi pemerintah. Berikut ini penjelasannya.
- Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan yang Berbeda
Akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi pada umumnya, namun perbedaannya terletak pada proses penyusunan laporan keuangan. Tahapan sesudah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan perhitungan APBD. Agar penyusunan laporan keuangan yang lain seperti Laporan Perubahan Ekuitas Dana atau R/K Pemda, Laporan Aliran Kas dan Neraca (baca: pengertian neraca saldo) maka biasanya dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup terlebih dahulu. Lalu jika jurnal penutup telah diposting, ketiga laporan tersebut bisa dibuat. Fungsi akuntansi yang seperti ini didasari oleh konsep artikulasi walaupun sebenarnya sektor publik ini juga bisa diterapkan konsep nonartikulasi mulai dari proses pembuatan hingga laporan keuangan tersusun.
- Aktiva Dianggap Sama dengan Pasiva
Kontribusi para pemilik aktiva (dalam hal ini rakyat) secara nyata membentuk aktiva (baca: pengertian aset tetap) pemda yang dipisahkan dari kekayaan pemiliknya sehingga mengharuskan pencatatan yang jelas menurut akuntansi. Sumber aktiva dicatat pada sisi yang bersebrangan dengan sisi pencatatan aktiva pemda sehingga aktiva dan sumbernya selalu seimbang. Pemda bisa menerima aktiva dari para pihak kreditur sehingga ada dua pihak yang menjadi sumber aktiva, yaitu pemilik (rakyat) dan kreditur. Hak pemilik dan hak kreditur dibedakan menjadi utang atau kewajiban adalah hak kreditur, sedangkan ekuitas dana adalah hak para pemilik (rakyat). Persamaan akuntansi pemda adalah
AKTIVA = UTANG + EKUITAS DANA
Aktiva (baca: macam macam harta dalam akuntansi) adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas dan masih memberikan kemanfaatan pada masa yang akan datang. Sementara utang adalah pengorbanan-pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada entitas lain pada masa yang akan datang. Jadi ekuitas dana adalah hak sisa (residu) dari aktiva setelah dikurangi utang.
- Pemda Memiliki Perhitungan Pendapatan dan Biaya yang Berbeda dengan Badan Usaha (Perusahaan)
Dalam konteks keuangan daerah, pemda juga menerima aktiva berupa pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Jadi, pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mempengaruhi kekayaan daerah. Pemda juga mengeluarkan biaya untuk melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang disebut dengan belanja daerah yang terjadi pada suatu periode anggaran.
Contoh belanja daerah antara lain belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Pendapatan dan biaya atau belanja daerah menyebabkan perubahan pada ekuitas dana. Pendapatan pemda menyebabkan ekuitas dana bertambah, sedangkan biaya atau belanja akan menyebabkan ekuitas dana menurun.
Setelah memahami karakteristik akuntansi pemerintah daerah maka para pembaca akan lebih mudah membedakan macam macam akuntansi yang digunakan oleh berbagai jenis organisasi dan badan usaha sesuai bidang bidang akuntansi.