Sejarah Akuntansi Sektor Publik Terlengkap yang Wajib Diketahui

Paradigma pemerintahan di berbagai negara berubah dari pemerintah formal (ruling goverment) menjadi tata pemerintahan yang baik (good governance) sejak awal 1990-an agar menempatkan administrasi pemerintahan menjadi lebih berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan bagi setiap warga masyarakat. Aparat pemerintahan berubah menjadi tanggap terhadap tuntutan lingkungan sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik dengan prosedur yang transparan dan berakuntabilitas.

Sejarah organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum masehi. Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antarwarga masyarakat dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat umumnya berbentuk pemerintahan atau organisasi sektor publik yang diklasifikasikan dalam semangat kapitalisasi (capitalistic spirit), peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events), serta inovasi teknologi (technology inovation).

Bukti sejarah mengindikasikan praktik sistem pencatatan dan unsur sistem akuntansi sejak zaman mesir kuno. Organisasi kementerian dahulu didirikan dengan tujuan mengadminstrasikan laporan untuk perdana menteri. Para menteri bertugas melakukan praktik laporan bulanan yang berkaitan dengan hasil pemungutan pajak. Pemerintahan Mesir pada saat itu tersusun atas distrik-distrik yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Sedangkan pada masa Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi.

Pada masa Yunani, pemerintahan berkuasa membagi secara adil berbagai pendapatan yang diterima. Phartenon adalah sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas. Mereka telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi. Pada masa Romawi, praktik akuntansi dilakukan untuk mendukung mekanisme pajak yang dilakukan oleh semua pejabat di kalangan gubernur hingga kekaisaran.

Pada pertengahan akhir abad 14, praktik pencatatan transaksi keuangan di Genoa berbentuk catatan atas laporan keuangan antarpemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Kemudian. proses pencatatan berkembang dalam proses perdagangan antarnegara. Pada saat yang sama, gereja memasuki era peranan gereja dalam pemerintahan sehingga proses administrasi pencatatan keuangan gereja telah dilakukan secara rapi. Orientasi politik yang mendasari kebijakan administrasi berupa perlawanan kaum gereja terhadap kaum kapitalistik yang berorientasi mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya, pengaruh paham feodal berkembang sebagai alur utama di dunia yang diikuti oleh praktik akuntansi sektor publik.

Pada awal abad 15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris dengan filosofi ekonomi merkantalisme yang bertahan selama dua abad berikutnya. Sekolah mercantalism membuat sistem  pemerintahan pusat berusaha mengendalikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran. Pada akhir abad 18 terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya sehingga muncul revolusi industri di Inggris. Kejadian ini menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Sistem pengendalian manajemen sektor publik berkembang lebih lambat pada abad 19 dan 20. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sementara di Inggris, penekanan ini dinyatakan dalam penunjukan pejabat publik sebagai penanggung jawab pengumpulan pajak dan pembelanjaan dana kerajaan. Perkembangan ruang lingkup akuntansi pada masa itu adalah praktik audit atas dana pemerintah telah dimulai.

Pada saat itu, para pejabat pemerintah yang bertugas mengaudit juga memiliki tanggung jawab administratif lain seperti sebagai penjaga mahkota, pengawas hutang berbunga, dan sebagainya. Pada tahun 1832, komisi audit dibentuk yang bertugas melaporkan pengeluaran dana kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedekatan para auditor dan para pejabat terbilang amat erat yang terlihat dari berbagai bukti sejarah yang menunjukkan praktik dan tugas akuntansi sektor publik.

Pada abad ke 21, praktik akuntansi semakin berkembang pesat yang ditandai dengan menculnya bidang bidang akuntansi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menunjang sejarah akuntansi lengkap tentang sektor publik sehingga terbentuk akuntansi berbasis aplikasi atau akuntansi berbasis komputerisasi. Akibatnya, terjadi peningkatan kebutuhan di bidang akuntansi sektor publik yang didorong oleh otonomi daerah di Indonesia sehingga berkembang pula akuntansi keuangan daerah. Itulah sekilas tentang sejarah akuntansi sektor publik yang membuka wawasan kita tentang perkembangan akuntansi.